Jakarta, Indonesia – 15 Maret – Hari ini menandai peluncuran “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia,” sebuah inisiatif baru untuk meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Perwakilan Rektor dari berbagai universitas di Indonesia, kepala badan-badan PBB, duta besar, perwakilan organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan digital di Indonesia menghadiri acara peluncuran di Auditorium BINUS University.

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemerintah Indonesia dengan Kementrian PANRB sebagai koordinatornya telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi.

“Kami sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sangat penting.. Kami sangat terbuka apabila ada dukungan dari lembaga-lembaga UN  ataupun pihak lain dalam berbagai inisiatif yang ada saat ini. Dengan adanya transisi pemerintahan yang akan datang momentum yang telah ada saat ini  perlu untuk dijaga dan dilanjutkan, “ Rini Widyantini, Sekretaris Kementrian PAN RB dalam sambutan kuncinya pada peluncuran kemitraan ini.

Foto: Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat prosesi penandatanganan MOU.

Rini juga menjelaskan beberapa prioritas pemerintah terkait transformasi digital yang memerlukan dukungan bersama termasuk di dalamnya penguatan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara.

Inisiatif ini digagas oleh sepuluh badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang ingin mendukung transformasi digital di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.

“Mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kolaborasi kami bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat digital dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang”

Kemitraan ini menggarisbawahi pentingnya akses dan literasi digital sebagai elemen pengembangan dasar, yang berupaya mengatasi kesenjangan akses dan penggunaan teknologi digital.

Foto: Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA selaku Rektor BINUS .University yang ditermui dalam Konferesi Pers

“BINUS University bangga menjadi salah satu dari dua puluh satu perguruan tinggi di Indonesia (NUNI) yang akan berkolaborasi erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan,” tutur Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA., Rektor BINUS University.

 

Mengatasi Kesenjangan Digital untuk Semua

Inisiatif ini mengadopsi pendekatan holistik, yang melibatkan berbagai sektor masyarakat dan berkonsentrasi pada bidang-bidang penting seperti keterampilan digital, keamanan, etika, budaya, dan ekonomi.

Upaya kolaboratif ini mencakup entitas pemerintah, badan-badan PBB, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, yang semuanya bekerja sama untuk menumbuhkan masyarakat yang mampu berkembang di era digital.

Foto: Prof. Yohanes Budi Widianarko, Ketua Jejaring Perguruan Tinggi Indonesia (NUNI),

“Kemitraan ini menyoroti pentingnya tindakan kolektif dalam menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan dan kemajuan,  hal ini sejalan dengan salah satu dari empat pilar, yaitu penelitian dan inovasi untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” kata Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. selaku Ketua Umum NUNI.

Kemitraan multipihak ini juga mengakui peran penting inklusi gender dan disabilitas dalam mencapai lanskap digital yang benar-benar adil. Dengan memprioritaskan aspek-aspek tersebut, “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia” semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi aspek-aspek krusial ini pada KTT PBB Masa Depan 2024 mendatang, dan berkontribusi pada pengembangan compact digital global yang mengedepankan akses dan partisipasi yang adil bagi semua.

 

Memberdayakan Generasi Muda dengan Keterampilan Digital

Salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membekali kaum muda Indonesia dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk masa depan, yang bertujuan untuk mendorong ekonomi digital yang dinamis yang dicirikan oleh inovasi dan pengetahuan.

“Tujuan kami adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap peluang digital, yang memungkinkan semua orang Indonesia untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari ekonomi digital,” ujar Prof. Ignasius D.A. Sutapa, Ketua APDI.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kemitraan dalam mencapai SDGs.

Hal ini juga selaras dengan tujuan Peta Jalan Sekretaris Jenderal PBB untuk Kerja Sama Digital, yang berfokus pada inklusi dan konektivitas digital sebagai keharusan global.

“Melalui kerja sama ini, kami menggunakan teknologi digital untuk mengatasi isu-isu pembangunan, memastikan manfaat digital menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tambah Valerie.

Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, termasuk Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Pengurangan Ketidaksetaraan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sepuluh badan PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.

***

PBB di Indonesia:
PBB di Indonesia bekerja untuk mendukung upaya pembangunan oleh Pemerintah Indonesia dengan fokus pada segmen populasi yang rentan. Di bawah motto Leave No One Behind, 26 badan, dana, dan program PBB, bekerja secara terkoordinasi untuk memberikan saran kebijakan yang terintegrasi dan mengimplementasikan proyek-proyek dengan menggunakan pendekatan berbasis hak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pada tahun 2023, gabungan pemberian bantuan PBB di Indonesia melebihi US$ 110 juta.

NUNI
NUNI adalah singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia: Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara); sebuah konsorsium 21 universitas terkemuka di Indonesia yang secara kolaboratif mengupayakan tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui empat pilar kolaborasinya (Mobilitas Mahasiswa, Mobilitas Dosen dan Staf, Riset dan Inovasi, serta Reputasi Global).

APDI
Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) di www.PemimpinDigital.id adalah komunitas pemimpin digital untuk mempercepat transformasi digital melalui kolaborasi era digital.