Isu Terkini Riset Perpajakan yang Sedang Hangat Diperbincangkan

Dalam beberapa tahun terakhir, riset perpajakan telah menjadi topik yang semakin relevan dan hangat diperbincangkan, terutama di tengah perubahan kebijakan ekonomi global dan meningkatnya kompleksitas dalam sistem perpajakan di berbagai negara. 

Para peneliti dan praktisi pajak tengah menghadapi tantangan baru, termasuk penyesuaian regulasi untuk mengatasi penghindaran pajak. Selain itu, isu terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak oleh korporasi multinasional juga menjadi perhatian utama dalam riset perpajakan terkini. 

Dalam konteks ini, riset perpajakan tidak hanya berperan dalam menganalisis kebijakan yang ada, tetapi juga dalam memberi rekomendasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif di masa depan.

Isu Terhangat Riset Perpajakan yang Sedang Diperbincangkan

Lalu, apa saja isu riset perpajakan yang sedang diperbincangkan saat ini? Berikut beberapa di antaranya: 

1. Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu isu yang terus menjadi fokus perhatian pemerintah di seluruh dunia saat ini. Sebab, di banyak negara, masalah kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar. 

Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, termasuk kompleksitas sistem pajak, tingkat penegakan hukum, serta tingkat kesadaran dan edukasi pajak di kalangan masyarakat.

Salah satu isu utama dalam kepatuhan pajak adalah penghindaran dan pengelakan pajak. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Sementara itu, pengelakan pajak adalah tindakan melanggar hukum dengan tidak lapor atau tidak bayar pajak. Kedua praktik ini menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Sebab, beban pajak yang seharusnya dipikul oleh semua pihak secara proporsional menjadi tidak merata.

Di Indonesia, isu kepatuhan pajak juga menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional. Beberapa langkah strategis telah diambil, termasuk amnesti pajak, penegakan hukum yang lebih ketat, dan digitalisasi sistem pajak. 

Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak tetap ada, terutama terkait dengan masih adanya persepsi negatif terhadap pajak, tingkat edukasi pajak yang rendah, serta praktik-praktik penghindaran pajak yang masih marak.

2. E-commerce

Revolusi digital telah menambah lapisan kompleksitas dalam sistem pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ekonomi digital, seperti platform e-commerce dan penyedia layanan digital sering kali tidak memiliki kehadiran fisik di negara tempat mereka beroperasi sehingga sulit untuk dikenai pajak dengan model tradisional. 

Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merancang kebijakan perpajakan baru yang mampu mengakomodasi model bisnis secara digital. Sebagai contoh, beberapa negara telah mulai mengadopsi pajak layanan digital untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas digital di wilayah mereka tidak luput dari pemajakan.

3. Pajak daerah

Salah satu isu utama terkait pajak daerah adalah kurangnya data yang akurat dan terkini. Banyak daerah yang masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan mengelola data yang berkaitan dengan wajib pajak, nilai objek pajak, dan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, variasi dalam kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pajak juga menjadi isu penting. Di Indonesia, ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan administrasi pajak antara daerah yang lebih maju secara ekonomi dan daerah yang kurang berkembang. 

Daerah yang lebih maju cenderung memiliki sistem administrasi pajak yang lebih baik, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses pemungutan pajak. Sebaliknya, daerah yang kurang berkembang sering kali masih bergantung pada metode tradisional yang kurang efisien, yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

Guna mengatasi berbagai isu tersebut, diperlukan adanya pendekatan yang berkelanjutan. Pemerintah harus terus meningkatkan kualitas layanan pajak, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. 

Edukasi pajak juga perlu ditingkatkan, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye publik, agar masyarakat semakin sadar pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, isu kepatuhan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. 

Kalau kamu ingin berkarier di bidang perpajakan, mengetahui berbagai ilmu pajak adalah satu keharusan. Kamu bisa kuliah di Jurusan Accounting BINUS Online. Tidak hanya lebih mudah mengatur waktu kuliah, kamu juga bisa mendapatkan banyak ilmu dari praktisi dan tenaga pengajar berpengalaman. 

BINUS Online juga mengadopsi metode belajar global learning, yaitu metode pembelajaran online tanpa batasan waktu dan lokasi. Sangat pas untuk kamu yang ingin kuliah sambil bekerja. Yuk, daftar BINUS Online sekarang!